PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum resmi menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500 per dolar AS). Aksi korporasi tersebut setelah Inalum melunasi transaksi divestasi saham Freeport, Jumat, 21 Desember 2018.
Untuk menguasai saham Freeport itu, Inalum menerbitkan obligasi valuta asing senilai US$ 4 miliar atau Rp 58 triliun. Selain membeli saham, sisa hasil obligasi digunakan untuk refinancing.
Inalum menunjuk BNP Paribas, Citigroup, dan MUFG untuk menjadi koordinator underwriter atau penjamin emisi penerbitan obligasi. Sedangkan CIMB, Maybank, SMBC Nikko, dan Standard Chatered Bank ditunjuk sebagai mitra underwriter.
Keputusan perusahaan menerbitkan surat utang itu yang belakangan ramai dipersoalkan sejumlah kalangan. Yang teranyar politikus Gerindra Rachel Maryam yang menganalogikan habisnya kontrak karya Freeport dengan rumah kontrakan.
"Ada rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk bisa ambil alih rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yg ngontrak. Belinya pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia," ujar Rachel seperti dikutip dari cuitan di Twitter miliknya, @cumarachel, Sabtu, 22 Desember 2018.
Cuitan Rachel itu lantas berkembang viral di sejumlah media sosial. Hingga kini tercatat cuitan itu menuai 6.746 komentar dan di-retweet hingga 1.516 kali. Sementara sebanyak 3.413 orang menyukai cuitan tersebut. Tak sedikit netizen yang menyayangkan logika Rachel tersebut.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali ikut menanggapi soal utang yang dipermasalahkan sebagai instrumen pembayaran akuisisi Freeport tersebut. "Apakah bisnis atau global bond yang dipakai untuk membiayai divestasi ini tak berisiko? Pastilah," katanya, Senin, 24 Desember 2018.
Rhenald menjelaskan, dari kacamata bisnis, pembiayaan selalu berisiko. Namun pembiayaan dengan surat utang ini dinilai lebih sedikit risikonya ketimbang dengan menggunakan pinjaman atau alokasi anggaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Lebih berisiko lagi kalau belinya pakai loan, atau APBN karena rupiah akan langsung tertekan. Ini kan kita berada di tengah-tengah era trade war," ucapnya.
Bagaimana dengan loan? Menurut Rhenald, pembayaran dengan instrumen loan akan menyulitkan pemerintah karena ada kewajiban untuk membayar bunga dan pokok, langsung di tahun berikutnya yang nilainya cukup besar. "Beda dengan bond. Pokoknya dibayar di belakang. Artinya kita bisa menabung, dapat bunga pula," tuturnya.
Lebih jauh, Rhenald menyebutkan EBITDA Freeport itu setahun besarnya bisa mencapai US$ 4 miliar dan net profit sebesar US$ 2 miliar. Dengan yang dilakukan pemerintah membeli saham dalam skema divestasi senilai US$ 4 miliar, dalam 4 tahun global bond itu sudah bisa dibayar dari devidennya saja. "Ini kan sama dengan modal dengkul. Siapa yg ngga ngiler. Makanya global bond itu oversubscribe."
Global bond, menurut Rhenald, adalah pilihan instrumen pembayaran yang cukup baik terlebih dengan tenor yang panjangan. Pasalnya, dengan begitu, bond bertenor panjang ideal untuk mengurangi risiko.
Dengan kesepakatan yang terbaru ini, menurut Rhenald, Indonesia juga diuntungkan karena akan memperoleh setoran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang sejak dulu tak pernah dibayar Freeport. "Dapat bea keluar, dapat smelter yang dulu tak di-enforce di era alm IB Sujana dan penerusnya," ucapnya.
Pemerintah Indonesia di masa lalu yang serba kompromi dan menguntungkan Freeport sehingga bisa memurnikan emasnya di Spanyol, kata Rhenald, tak mungkin lagi bisa dilakukan sekarang. Dulu, bangsa Indonesia tak tahu berapa kandungan aktual emas, perak dan tembaga.
"Kita hanya dikasih norma dan manggut-manggut saja dulu itu. Kini Freeport lebih kooperatif karena mereka mendapat lawan yang seimbang. Indonesia harus percaya diri. Harus bangga dengan equal position ini," ucap Rhenald.
Lebih jauh, Rhenald menyebutkan bahwa langkah Indonesia untuk mengambil alih sebagian besar saham Freeport itu merupakan cara untuk menguasai teknologi dan aset perusahaan. "Ikut memimpin perusahaan, sehingga lagi-lagi kita tambah pengetahuan dan kompetensinya," ujarnya. Tentu berbeda dengan jika Indonesia hanya memilih untuk mengambil hasil buminya saja.
Dengan begitu, skill itu holding pertambangan kita kelak akan makin kuat dan bisa ambil alih tambang-tambang asing lainnya dengan skala besar. Kita juga berpotensi membeli perusahaan tambang kelas dunia di Brasil, Kanada, Australia bahkan Afrika. "Jadi melihatnya harus jauuuuh ke depan. Harus berani investasi dong. Harus visioner. Dan yang lebih penting, berani untuk maju dan hidup," kata Rhenald.
Sebelumnya kata Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum Rendi Witular menegaskan bahwa tidak ada aset atau saham perusahaan dan anak usaha yang digadaikan ketika perusahaan menerbitkan obligasi global dalam peningkatan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Jangan termakan hoax. Tidak ada aset atau saham yang kita gadaikan dalam penerbitan tersebut. Mengapa bisa tanpa jaminan? Karena investor global percaya akan kinerja Inalum dan prospek bisnis PTFI," kata Rendi dalam keterangan tertulis, Ahad, 23 Desember 2018.
Obligasi global tersebut senilai US$ 4 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak US$ 3,85 miliar atau Rp 55 triliun digunakan untuk pembayaran saham Freeport Indonesia dan sisanya US$ 150 juta untuk "refinancing."
Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) meluruskan asumsi-asumsi yang tidak berdasar terkait pembiayaan untuk meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen. Obligasi global Inalum terdiri dari dari empat seri dengan dengan masa tersingkat 3 tahun dan paling lama 30 tahun denggan tingkat kupon rata-rata sebesar 5,991 persen.
0 comments:
Post a Comment