Pada Zaman Orde Baru kita mengenal yang namanya ‘Mafia Berkeley”. Sejak Krisis Moneter tahun 1997 kita mengenal yang namanya “Rezim IMF”. Tahun 2014
muncul Visi Misi dan Program Aksi Joko Widodo dan Jusuf kalla: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bekepribadian alias Trisakti Soekarno.
Masih teringat ketika Jokowi dan JK di atas kapal Phinisi setelah pengumuman KPU menjadi pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berjanji untuk menerapkan Trisakti Soekarno.
Demikian juga pada saat diambil sumpah di DPR, terucap kata kata akan menjalankan pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kita sekarang bertanya apakah arti mandiri atau berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang perekonomian yang sedang dijalankan oleh mereka berdua.
Selama ini sejak pemerintah Orde Baru, Indonesia sangat setia menjalankan kebijakan ekonomi liberalisme/neoliberalisme dengan “Washington Consensus” sebagai cikal bakalnya paham ini.
Namun sejak Jokowi JK muncul, timbul harapan baru untuk ditinggalkannya Neolib untuk diganti Trisakti Soekarno. “Binatang” apakah gerangan “Washington Consensus” yang merupakan cikal bakal dari Neoliberalisme itu ???
Mari kita simak bersama: Washington Consensus itu adalah:
Deregulasi. Selama pemerintahan Jokowi sudah hampir ratusan bahkan ribuan Perda (peraturan daerah) yang mengganjal investasi dibatalkan melalui Menteri dalam Negeri). Sebagai hadiah Ulang Tahun ke dua pemerintahan Jokowi JK, Menteri Dalam negeri sudah mencabut di atas 3000an perda bermasalah. Hebat sekali.
Sekarang, mari amati isi asli dari butir-butir Washington Concensuss.
Deregulasi: Penghapusan peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru ke dalam suatu bidang bisnis dan yang membatasi persaingan; kecuali kalau pertimbangan keselamatan atau perlindungan lingkungan hidup mengharuskan pembatasan itu.
Berikutnya, foreign direct investment (versi asli butir-butir Washington Concencuss):Penghapusan hambatan terhadap masuknya perusahaan asing. Perusahaan asing harus boleh bersaing dengan perusahaan nasional secara setara; tidak boleh ada pilih-kasih.
Dan kebijakan ini masih tetap secara konsisten diberlakukan di Negara ini.
Debirokratisasi. BKPM gencar-gencar nyadipelototin Jokowi untuk mempersingkat waktu perizinan, bahkan sekarang BKPM siap dengan pelayanan satu atap dan izin dapat diselesaikan dalam 3 jam. Luar biasa… Bahkan barangsiapa yang mau berinvestasi di Indonesia akan diberi insentif, sweetener, dan last but not least AMNESTY.
Sukses program tax amnesty yang diklaim pemerintah ternyata hanya tidak sampai 2 persen wajib pajak yang ikut program tax amnesty dengan nominal yang sangat fantastis, yang berarti kekayaan Indonesia dikuasai hanya segelintir penduduk Indonesia saja.
Tragis. Berapa triliun orang orang kaya (pengemplang pajak dan tidak jujur) diuntungkan dengan program tax amnesty ini. Ternyata hanya segelintir penduduk Indonesia yang menguasai total kekayaan negara.
Triliunan rupiah penerimaan pajak tidak masuk ke kas negara dan hanya menguntungkan para pengemplang pajak, dan orang tidak jujur melaporkan kekayaannya.
Cukup horor juga ceritanya bukan?
Orang kaya diberi insentif sedangkan bagi rakyat miskin, selalu mereka bersilat lidah demi efisiensi secara membabi buta menghapus yang namanya subsidi dan proteksi
Perhatikan lagi salah satu butir konsep asli Washington Concencus berikut ini:
Public Expenditure Priorities (prioritas pengeluaran untuk publik): Pengurangan belanja pemerintah dan pengalihan belanja dari bidang-bidang yang secara politis sensitif, seperti administrasi pemerintahan, pertahanan, subsidi yang tidak terarah, dan berbagai kegiatan yang boros ke pembiayan infrastruktur, kesehatan primer masyarakat, dan pendidikan.
Sukses luar biasa. Selamat!
Benarkah pernyataan Kapolri beberapa waktu lalu bahwa uang uang tax amnesty bukan berasal dari uang uang kejahatan?
Bagaimana kalau ada uang uang aparat yang dititipkan kepada peserta program tax amnestydan membagi dua, bunga simpanan nya. Sekarang, semua pengemplang pajak dan yang tidak jujur, ketika melapor kekayaannya sudah aman dan tidak akan diutak atik lagi. Tragis!
Tax Reform. Versi asli butir-butir Washington Concencuss: Perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mempertajam insentif bagi pembayar pajak, pengurangan penghindaran dan manipulasi aturan pajak, dan pengenaan pajak pada asset yang ditaruh di luar negeri.
Semoga lancar lancar saja.
Liberalisasi. Alias Free Market (Pasar bebas). Semuanya dibiarkan kepada mekanisme pasar dan minim regulasi pemerintah.
Izinkan saya ingin mengutip kata kata Pak Eddy Sri Swasono:
”Tidak ada yang dapat mengabaikan peranan pasar. Yang kita tolak adalah pasar bebas kapitalistik. Pasar bebas akan menggagalkan cita cita mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pasar bebas dapat mengganjal cita cita proklamasi kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pasar bebas bahkan diskriminatif terhadap yang miskin karena si miskin yang tidak punya jaminan kolateral tidak memperoleh alokasi dana. Pasar bebas jelas menutup hak demokrasi ekonomi rakyat yang miskin tanpa daya beli dan akan hanya menjadi penonton belaka. Dan akan berada di luar pagar pagar transaksi ekonomi.
Pasar bebas juga melahirkan swastanisasi (privatisasi bukan yang go publik) yang melepaskan cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ketangan kaum kapitalis orang per orang. Pasar bebas mencari laba ekonomi bukan manfaat ekonomi. Pasar bebas menggeser dan menggusur-disempowering rakyat dari tanah dan usaha usaha ekonomi nya.
Pasar bebas memberi legitimasi terhadap transfer pemilikan dari si miskin ke si kaya. Pasar bebas juga memperkukuh ketimpangan struktural lantas mendorong terbentuknya polarisasi sosial ekonomi dan memperenggang persatuan nasional. Pasar Bebas memelihara sistim ekonomi subordinasi yang ekspoitatif non partisipatif dan non emansipatif.
Kemudian Pasar Bebas mengacau pikiran kita 6 sendiri , self disempowering, melumpuhkan misi misi mulia dan mendorong lidah kita bicara palsu anti subsidi dan anti proteksi secara membabi buta demi effisiensi.”
Free Trade (Perdagangan Bebas) yang hanya menciptakan mafia seperti mafia daging, mafia minyak, mafia bawang, mafia bahan bahan kebutuhan pokok, mafia tanah dll. Ini selalu membuat pemerintah pusing tujuh keliling untuk mengatasi.
Mari simak lagi versi asli butir-butir Washington Concencuss lainnya: Price decontrol. Penghapusan kontrol atas harga komoditi, faktor produksi, dan matauang. Free Foreign Exchange Rezim (Rezim devisa Bebas).
Saat permulaan pemerintahan Jokowi JK, dikatakan bahwa subsidi harus segera dihapuskan karena akan sangat berbahaya kalau subsidi diteruskan. Indonesia akan mengalami krisis keuangan dan bangkrut. Fakta subsidi dicabut Indonesia pun tetap terpuruk, ditandai dengan rupiah jatuh ke level di atas 14.000an.
Lagi lagi gara-gara rupiah terpuruk, Indonesia dianggap memasuki krisis ekonomi dan sebagai“immediate reaction”, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berseri hampir setiap minggu (saat ini sudah seri ke 14) yang nota bene lagi lagi merupakan “text book therapy”dan lagi lagi kebijakan ‘text book therapy’ ini hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Sampai kapan?
Simak lagi salah butir asli Washington Concencuss: Exchange Rates. Untuk meningkatkan ekspor dengan cepat, negara-negara berkembang memerlukan tingkat nilai tukar mata uang yang tunggal dan kompetitif.
Di lain pihak, yang dibutuhkan sebetulnya sangat sederhana: turunkan sukubunga !!! Bukan paket berseri kebijakan ekonomi textbook therapy seperti sekarang. Pemerintah hanya memberikan jawaban benar atas pertanyaan yang salah.
Memang ini tugas Bank Indonesia (BI). Namun demikian, sekarang ini kerja BI hanya menaikkan suku bunga dan menghabiskan cadangan devisa untuk mendongkrak nilai tukar saja. Pertanyaan kemudian muncul apakah BI perlu ditutup saja kalau kerjanya hanya itu saja, dengan sumber daya manusianya segudang S3 dan gedung-gedung mentereng dan kaya raya.
Free float exchange rate (kurs mengambang bebas). Jokowi JK sangat berambisi dan berkomitmen dengan serius membangun infrastruktur seluruh Indonesia, mempercepatdwelling time pelabuhan pelabuhan laut besar dan kecil di Indonesia, pembangunan rel kereta api bahkan sampai ke Papua, serta pembangunan pelabuhan udara di mana mana.
Jalan jalan tol puluhan ribu kilometer, tol laut dan lain sebagainya dengan maksud supaya semua pulau tersambung, transportasi dan logistik murah, dan perekonomian maju dan rakyat makmur.
Sungguh mulia.
Tapi tidakkah kita belajar dari pengalaman bukan saja negara Indonesia bahkan negara-negara lain seperti Korea, bahwa setelah sukses membangun infrastruktur, tol laut, airport dan pelabuhan, tol ratusan ribu kilometer, lantas kita menjadi macan Asia lagi, diberikan gelarawakening giant dan segala puja puji atas keberhasilan kita, lalu cuma lantaran gara gara kurs terpuruk, perekonomian negara hancur, Indonesia harus kembali mengundang IMF dengan segala persyaratannya.
Ada 8 persyaratan yang selalu diajukan ketika IMF “membantu” sebuah negara:
Asset Negara harus dijual ke asing. Jangan sampai lagi.
Privatisasi: Perusahaan negara harus diswastakan. Masih segar dalam ingatan saya tentang percakapan saya dengan mendiang Bapak ECW Neloe sewaktu menjadi Direktur Utama Bank Mandiri. Waktu itu beliau didatangi Direktur IMF, untuk Asia Pacific, Anoph Singh. Anoph bertanya kepada Pak Neloe apa yang akan Anda kerjakan untuk Bank Mandiri sebagai pimpinan tertinggi bank.
Pak Neloe jawab : saya akan besarkan bank ini dan membawa bank ini ‘go public’.
Jawab Anoph Singh: itu bukan tugas Anda. Tugas Anda kecilkan bank ini dan jual ke asing.
Karuan saja Pak Neloe tinggalkan ruangan dan membiarkan orang itu keluar dan tinggalkan bank itu. Nah lho.. Itu hanya satu percakapan saja dari sekian banyak yang menjadi kenyataan asset-asset strategis bangsa kita yang sudah berpindah tangan ke asing.
Kapan kembali lagi menjadi milik Indonesia?
Tugas menteri BUMN atau mungkin sengaja ditempatkan menteri yang diduga antek neolib…?
Stabilisasi: ‘At all cost’ inflasi harus ditekan walaupun tidak ada pertumbuhan dan bisnis tidak jalan. Halo Bank Indonesia…
Ada seorang mantan gubernur BI pernah bertutur bahwa ternyata Bank Indonesia itu gudangnya neolib. Indonesia selama ini hanya mengejar indikator ekonomi yang cantik dan keren.
Apa itu?
Pertumbuhan yang fantastis, kurs stabil, index record high, cadangan devisa tertinggi dalam sejarah, last but not least inflasi terkendali. Dan itu yang dicapai Indonesia selama ini. Kita boleh acung jempol. Tapi apakah bisnis jalan dan dirasakan bahkan oleh para pengusaha apalagi rakyat kecil? Walahualam.
Rasanya tidak. Makanya George Soros pernah mengatakan bahwa dunia ini hancur oleh para ekonom dan ahli statistik. Kita hanya mengejar angka angka indikator ekonomi. Bahkan angka-angka ini sering dijadikan komoditas politik dan pembohongan publik. Ini yang secara konsisten dilakukan pemerintahan sebelumnya.
Belum lama ini ketika defisit anggaran melampaui persentasi yang di tetapkan sesuai undang undang APBN (fiscal discipline), segera kabinet dirombak dan Presiden segera menempatkan menteri keuangan dari bank dunia.
Hebat sekali.
Mari lihat faktor Fiscal Discipline dari kutipan asli Washington Concencuss: Pengurangan defisit anggaran pemerintah atau bank sentral ke tingkat yang bisa dibiayai tanpa memakai inflationary financing.
Setelah kita menyimak butir butir Washington Consensus, yaitu merupakan cikal bakal paham neoliberalisasi alias neolib itu, ternyata memang paham ini hanya membuat “yang kaya’ makin kaya dan ‘yang ‘miskin’ makin miskin.
Welcome to casino economy. Welcome to the jackpot capitalism.
Dan untuk informasi Anda, Butir butir Washington Consensus ini disebar luaskan dan harus diterapkan ke seluruh penjuru dunia melalui kendaraan maut nya yaitu IMF dan World Bank. Horor bukan?
Sadarlah. Sadarlah. Kita sudah tidak lagi dibawah rezim IMF.
Kita sanggup berdikari. Orang bisa mengatakan jangan asal kritik, berilah solusi.
Ingin solusi? Jangan jauh jauh, lihatlah Cina. Negeri Tirai Bambu ini melakukan penumpukan hutang secara massif, seiring dengan percepatan gila gilaan dalam sektor manufaktur. Belum lagi pembangunan masif sektor infrastruktur sebagai sarana pendukung modernisasi laju pertumbuhan ekonominya.
Dunia melihat bagaimana Cina memompa ekonomi dengan besarnya stimulus, persis seperti sebelum terjadinya krisis keuangan global. Pemerintah Cina menggelontorkan lebih dari 1 triliun US dollar ke dalam skema ekonomi sebagai penangkal perlambatan ekonomi.
Mereka membangun “kota-kota hantu” tak berpenghuni, memangkas modal cadangan perbankan supaya industri perbankan Cina dapat melakukan pinjaman besar besaran guna mendukung industri real estate negara tersebut.
Lantas sekonyong konyong jumlah hutang Cina membengkak dari 14 triliun dolar Amerika tahun 2008 menjadi 30 triliun dolar Amerika saat ini. IMF, Bank Dunia tidak bisa mendikte Cina dan dunia hanya bisa berharap bahwa Cina akan tetap baik baik saja. Cina tidak bisa dihukum dunia internasional karena mata uangnya masih dikontrol.
Akhirnya …
Ternyata lebih horor lagi cerita tentang kesimpulan cerita kita ini, bahwa Jokowi JK memang adalah pengikut setia Washington Consensus alias pengagum paham Neolib.
Lantas mana janji Trisakti Soekarno?
Mantan Duta Besar Cina di Indonesia, madame Zang Qiyue seorang srikandi Tiongkok pernah mengatakan bahwa Cina maju karena belajar dari Bung Karno dan mengadopsi Ideologi Trisakti.
Memang tidak semua butir butir Washington Consesnsus itu jelek, bahkan banyak yang mulia tujuannya. Tapi, masalahnya ada di Bank Indonesia.
Sekadar usul saja, BI tidak perlu lagi independen tapi seharusnya Gubernur BI masuk lagi menjadi anggota kabinet. Kalau tidak, Bank Indonesia akan menjadi Negara dalam Negara, bahkan orang paling berkuasa di republik ini adalah Gubernur BI.
Kenapa?
Karena kalau BI biarkan Rupiah terpuruk ke level diatas 15.000 maka semua supermarket tutup, hitung hitung harga lagi karena semua barang kebutuhan pokok ternyata di impor.
Manakala supermarket buka lagi, harga sudah dipatok berlipat kali mahal. Apa yang terjadi? Kerusuhan? So pasti. Lalu bagaimana dengan pemerintahan Jokowi JK kalau sudah kerusuhan?
Jangankan nanti. Sekarang saja dengan BI yang independen, pemerintah sangat sulit ikut campur kebijakan moneter nasional. Berani intervensi kebijakan BI ada sanksi menurut undang undang.
Quo vadis?
Sebagai penutup, cerita ini hanya sekadar mengingatkan janji janji Jokowi karena kita sangat mendukung dan mencintai Presiden Jokowi.
Permisi dulu yah…
Penulis: Theo Francisco Toemion, seorang ahli ekonomi, pengamat pasar uang dan penulis buku Economi Ala Casino. Banyak menulis sejumlah artikel di media masa dan yang dipresentasikan dalam konferensi/seminar di tingkat nasional dan internasional serta sejumlah publikasi melalui berbagai jurnal. Isi tulisan adalah tanggung jawab penulis.
sumber: rayapos.com
0 comments:
Post a Comment