Kota-kota dengan daya saing tinggi dapat menjadi magnet bagi modal dan tenaga kerja produktif sehingga membuka peluang bagi ekonomi domestik. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Ekonomi Keuangan Daerah antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Bank Indonesia pada hari Kamis 2 Juni 2016. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam mendorong daya saing perkotaan, termasuk pengembangan ke arah kota cerdas (smart city), akan menjadikan kota-kota di berbagai wilayah sebagai sumber pertumbuhan baru. Rapat dihadiri oleh Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perdagangan. Pemerintah Daerah diwakili oleh dua Kepala Daerah yakni Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Makassar.
Salah satu strategi yang ditempuh dalam peningkatan daya saing perkotaan adalah dengan mengembangkan kota dengan konsep smart city yang harus mendukung kehidupan rakyat yang lebih baik. Beberapa kota di Indonesia secara bertahap menuju ke arah kota cerdas namun penerapannya masih belum terintegrasi dengan baik (scattered). Di samping itu, berbagai tantangan dalam mendukung terciptanya kota cerdas mengharuskan berbagai langkah dalam mengatasi penataan ruang dan wilayah yang konsisten, pemenuhan kebutuhan konektivitas, dan pembenahan kualitas lingkungan, yang disertai peningkatan peran aktif masyarakat kota.
Berbagai langkah telah diinisiasi oleh masing-masing Kementerian serta Pemerintah Daerah terkait dengan meningkatkan daya saing perkotaan, antara lain penyusunan panduan pembangunan dan pengembangan perkotaan oleh Bappenas, pembangunan proyek Palapa Ring oleh Kementerian Komunikasi untuk meningkatkan akses broadband secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dan pendampingan UKM untuk berdagang secara online oleh Kementerian Perdagangan.
Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta telah memiliki sejumlah program unggulan untuk mewujudkan Jakarta sebagai Smart City seperti kartu JakartaOne yang menjadi alat pembayaran nontunai di bidang pendidikan dan transportasi sekaligus menjadi basis data perilaku masyarakat yang dapat mendukung pengambilan kebijakan publik. Pemerintah Kota Makassar juga telah menginisiasi smart card untuk meningkatkan layanan kepada penduduk seperti di bidang kesehatan (home care), makanan (smart canteen) dan pendidikan (smart student).
Rapat koordinasi telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
1. Perlu adanya peta pandu pengembangan kota cerdas secara lengkap, terperinci, komprehensif dan terintegrasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
2. Pengembangan kota difokuskan pada penyelesaian di lima sektor pelayanan perkotaan yakni (i) sistem transportasi perkotaan; (ii) ketersediaan air bersih dan sanitasi; (iii) drainase, pengelolaan banjir di perkotaan dan manajemen risiko bencana; (iv) perumahan dan penanganan permukiman kumuh; (v) pengelolaan limbah dan sampah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur akan lebih difokuskan pada air bersih, sanitasi, dan drainase di daerah. Selain itu optimalisasi DAK diarahkan untuk mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi terkait otonomi daerah, serta mendukung revitalisasi daerah aliran sungai (DAS).
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk perbaikan proses pengumpulan data antara lain melalui pengembangan berbagai aplikasi smartphones untuk pengumpulan data di tingkat produsen dan konsumen, serta untuk diseminasi informasi bagi masyarakat.
5. Mengembangkan infrastruktur pendukung IT melalui proyek Palapa Ring dan akses broadband di seluruh daerah dengan target tahun 2019 terealisasi di seluruh ibu kota kabupaten/kota. Adapun pola pembangunan infrastruktur menggunakan pola pembiayaan PPP.
6. Pengembangan teknologi informasi seperti smartcard di Jakarta, Makassar dan daerah lainnya diperlukan untuk mendukung pengolaaan kota yang baik bagi masyarakat, a.l pengelolaan perumahan bagi masyarakat.
7. Mendukung pengembangan e-commerce melalui percepatan penerbitan Rencana Peraturan Pemerintah mengenai Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berpedoman pada aspek light touch regulation.
8. Pengembangan kota perlu disertai langkah-langkah yang intensif untuk pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat serta didukung adanya kebijakan pengupahan yang sejalan dengan kebutuhan hidup layak.
Bank Indonesia mendukung terwujudnya Smart City, dengan berperan aktif mendorong implementasi program elektronifikasi. Penerapan elektronifikasi transaksi keuangan diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan (P-B-G). Saat ini, Bank Indonesia telah menjalin kerjasama dengan sejumlah Pemerintah Daerah untuk menggalang potensi transaksi keuangan yang bisa dielektronifikasikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Ke depan, langkah penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan akan terus dilakukan dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan berkesiabungan.
Sumber: Siaran Pers BI tanggal 2 Juni 2016 di website Bank Indonesia.
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
0 comments:
Post a Comment