Perbaikan sistem logistik merupakan salah satu kunci penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Saat ini gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang yang signifikan antar daerah di Indonesia menjadi tantangan berat dalam pengendalian inflasi.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak memberikan arti apabila juga diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi. Oleh karenanya, upaya mengatasi sumber-sumber inflasi di daerah menjadi tantangan bersama. Tekanan inflasi di daerah antara lain disebabkan oleh kualitas sistem logistik terutama kondisi infrastruktur, biaya bongkar muat, dan skala ekonomi yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah melakukan Rapat Koordinasi Kebijakan pada hari ini (12/2) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Rapat koordinasi menghasilkan sepuluh rekomendasi dan kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentukkebijakan yang konsisten dan bersinergi untuk stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah.
Sepuluh butir kesepakatan dalam rapat koordinasi BankIndonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- Memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah pada upaya :
- Memastikan ketersediaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat. Penyaluran pasokan pangan pokok yangberasal dari pengadaan luar negeri perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan diutamakan untuk daerah yang mengalami defisit produksi pangan. Hal tersebut sejalan dengan arahanPresiden RI yaitu untuk membuat rakyat cukup pangan, menurunkan kemiskinan, membuat petani lebih sejahtera, membuat produsen pangan dalam negerisemakin memiliki andil yang besar untuk mencukupi kebutuhan pangan, dan membuat AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin efektif untuk menyejahterakan rakyat.
b. Mengoptimalkan penggunaan kapal ternak, termasuk potensi penambahan armada hingga 5 unit, sebagai sarana untuk meminimalkan perbedaan harga antara tingkat konsumen dengan peternak (daerah sentra).
2. Memperkuat intensifikasi pertanian, untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya khusus seperti pendampingan kelompok tani dan pengaturan pola tanam serta modernisasi sarana pertanian. Upaya-upaya tersebut telah diinisiasi oleh KementerianPertanian, terutama di daerah yang merupakan sentra produksi pangan. Dari 34 provinsi di Indonesia, 17 diantaranya merupakan daerah sentra produksi utama sedangkan daerah lainnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau mengalami defisit.
3. Menetapkan lembaga yang bertanggungjawab terhadap manajemen logistik pangan sesuai amanat Undang-Undang Pangan, dengan memperluas kewenangan terhadap komoditas pangan yang perlu dijaga stabilitas harganya. Dalam kaitan ini, penguatan peran BULOG perlu segera dilakukan dengan perluasan cakupan komoditas yang dapat ditangani oleh BULOG.
4. Mempercepat perbaikan sistem logistik infrastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan antar daerah melalui :
a. Penguatan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyelaraskan rencana pengembangan sistem transportasi nasional (Sistranas), untuk mendukung penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB.
b. Mempercepat implementasi paket kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik, antara lain melalui pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, penyaluran pembayaran jasa kepelabuhan secara elektronik (single billing), sistem pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik, sinergi BUMN, dan penggunaan uang Rupiah.
c. Menyediakan infrastruktur pendukung logistik pangan secara memadai dan terintegrasi (multi moda), termasuk optimalisasi tol laut dalam bentuk penyediaan rute dan armada perintis, percepatan pembangunan pelabuhan, serta pembangunan gudang penampungan sebagai cikal bakal pengembangan pusat distribusi regional.
d. Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi pertanian, seperti 7 waduk di NTT (Raknamo,Rotiklot, Kolhua, Temef, Mbay, Napunggate, Manikin), 5 waduk di NTB (Nila, Tanju, Bintang Bano, Rababaka,Mujur), dan 2 waduk di Bali (Telagawaja, Sidan) yang didukung oleh pembangunan irigasi teknis.
e. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dengan mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk lahan pertanian lestari, pembebasan lahan dan perizinan untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk, irigasi dan sarana produksi lainnya.
5. Mendorong pembenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi guna menyeimbangkan keuntungan yang diterima di tingkat pedagang dan petani, antara lain dengan mempercepat pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR), serta mengoptimalkan Pasar Lelang Komoditas dan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagi model Bisnis yang terintegrasi.
6. Mendorong berkembangnya diversifikasi pangan terutamadengan peningkatan konsumsi pangan lokal melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait hal ini, Kementerian Pertanian akan mendukung peningkatan produksi pangan lokal.
7. Memperkuat komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya inflasi daerah terutama dengan mengintensifkan peran TPI dan TPID, serta penetapan program stabilisasi harga (Roadmap Pengendalian Inflasi) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terkait hal ini diperlukan penguatan aspek dasar hukum forum koordinasi TPID.
8. Mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian/lembaga dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan disertai langkah-langkah untuk memperkuat kapabilitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
9. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik di daerah, terutama di daerah yang masih mengalami defisit listrik seperti di NTB dan NTT. Rencana ini perlu didukung penyediaan lahan oleh Pemerintah Daerah dan harmonisasi regulasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Perpres No. 4 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebanyak 35.000 megawatt listrik dan 46.000 km jaringan transmisi.
10. Mendukung penyaluran KUR melalui penyiapan daftar calon debitur KUR oleh Pemda bekerjasama dengan perbankan dan kementerian terkait yang selanjutnya akan masuk dalam Sistem Informasi Debitur (SID) KUR. Terkait hal ini, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah akan mengintensifkan sosialisasi mengenai KUR guna mencapai target penyaluran yang ditetapkan. Target KUR tahun 2016 meningkat dari Rp30 triliun di 2015 menjadi Rp100 triliun di 2016, dengan perluasan target penerima KUR untuk usaha produktif mencakup Tenaga Kerja Indonesia (TKI), UMKM, pekerja magang, dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun suku bunga bagi KUR ditetapkan sebesar 9% per tahun dan hingga saat ini melibatkan 19 bank dalam penyelenggaraannya.
Ke depan, para peserta Rapat Koordinasi sepakat terus memperkuat koordinasi dalam memastikan sinergi dari berbagaikebijakan sistem logistik nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.
Rapat Koordinasi dihadiri oleh Gubernur dan sejumlah AnggotaDewan Gubernur BI, pejabat tinggi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Sementara itu, dari Pemerintah Daerah hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur Bali dan Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kupang, 12 Februari 2016
Departemen Komunikasi
Departemen Komunikasi
0 comments:
Post a Comment